PROFIL PATTIRO BANTEN

 

logopattirobantenPATTIRO Banten yang menjadi bagian dari jaringan PATTIRO Raya lahir pada 21 September 2005 sebagai wujud dari geliat otonomi daerah yang terjadi di Indonesia, semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian di revisi oleh Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuju ke penyempurnaan yang lebih baik, upaya yang dibangun oleh undang-undang tersebut adalah untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratik (Local Democratic Model). Sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menentukan pembangunan yang cukup besar, termasuk dalam penyelenggaraan kebijakan publik di daerah. Pelaku kebijakan publik di daerah memainkan peran yang sangat menentukan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan tanpa terkecuali, mereka adalah pemerintah daerah, sektor dunia usaha (swasta), dan masyarakat.

Desentralisasi diharapkan mampu menjadi dorongan relasi kerja antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah agar tercipta chek and balances; sekaligus membuka ruang bagi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan  politik lokal.

Program dan Kegiatan yang telah dilakukan

 Program

  1. Program Using Right to Information to Access Quality Education (2011-2012); kerjasama PATTIRO dengan Article 19, konsentrasi pada  meningkatkan kesadaran atas hak informasi bagi Orang Tua dan Sekolah dalam memahami program BOS, serta mendorong terjadi transparansi penggunaan dana BOS di sekolah.
  2. Program Participatory Budgeting Expenditure Tracking (PBET) (2006-2008) kerjasama dengan PATTIRO, NDI-World Bank, konsentrasi kegiatan pada : penguatan CSO Lokal, mendorong proses perencanaan dan penganggaran partisipatif, budget analisis, penelusuran belanja anggaran
  3. Program Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP), PATTIRO-HIVOS (2006-2007) membentuk community center di 5 kecamatan di kabupaten Lebak.
  4. Program ECOSOC  Uni Eropa (2005-2006) advokasi terhadap hak-hak economi, sosial dan budaya kepada masyarakat serta penguatan peran CSO lokal.
  5. Program Reintegrasi Victim of traficking IOM (2005-2007) melakukan pendampingan dan edukasi bagi korban trafficking di propinsi Banten.
  6. Evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan dampaknya terhadap proses demokratisasi, efektifitas tata-pemerintahan serta kesejahteraan sosial ekonomi YAPPIKA (2005-2006).

 Penelitian

  1. Riset perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Serang 2010
  2. Survey Citizen Report Card DKI Jakarta 2008
  3. Riset Potensi daerah Kota Tangerang 2007
  4. Survey Citizen Report Card dan User Based Survey di Kabupaten Lebak 2007
  5. Riset Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi di Propinsi Banten2005-2006

Kegiatan Advokasi

  1. Advokasi bersama kelompok masyarakat petani dan pesisir (nelayan) yang tergabung dalam (Forum Komunikasi Petani dan Nelayan) kec. Pontang-Serang terkait pembebasan lahan pertanian dan penggalian pasir ke Bupati Serang
  2. Advokasi bersama masyarakat dampingan JMK (Jaringan Masyarakat kecamatan) untuk Penguatan hak warga dalam perencanaan pembangunan ke DPRD Kab. Lebak, agar DPRD menyelenggarakan dan membuka ruang partisipasi publik dalam proses penganggaran.
  3. Bersama dengan stakeholder Banten melaporkan temuan atas temuan adanya alat kesehatan fiktif di RSUD Serang, Lebak dan Kabupaten Tangerang ke ICW dan KPK
  4. Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Daerah Provinsi Banten bersama koalisi stakeholder Banten
  5. Konsultasi Public Draft RUU Perencanaan dan Penganggaran 2006, Bersama KUPPAS (Koalisi Untuk Perencanaan dan penganggaran partisipatif)  PATTIRO, CIBA, YAPPIKA.

About Pattiro Banten